Newest Posting

Site Info

Rabu, 15 Juni 2011

Kode Etik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pertama kali dikeluarkan oleh PWI (persatuan wartawan Indonesia) antara lain menetapkan :
1. Berita diperoleh dari cara yang jujur. Wartawan selalu menanyakan identitas apabila sedang melakukan tugas peliputan.
2. Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan
3. Sebisanya membedakan antara kejadian dan pendapat.
4. Menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak mau disebut namanya. Hal ini, seorang wartawan tidak boleh memberikan tahu di mana ia mendapat beritanya jika orang yang memberikannya memintanya untuk merahasiakannya.
5. Tidak memberikan keterangan yang diberikan secara off the record.
6. Dengan jujur menyebutkan sumbernya dalam mengutip berita atau tulisan dari suatu surat kaber atau penerbitan, untuk kesetiakawanan profesi.
7. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan golongan.
Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) melipiti tujuh hal sebagai berikut :
1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartaran Indonesia menghormati azas praduga tak bersalah, tidak mencampur pakwa dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Total, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.
KEWI kemudian ditetapkan sebagai Kode Etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Penetapan dilakukan oleh Dewan Pers—sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 1999 tantang Pers—melalui SK Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni. (asep Syamsul M. Romli: 2000)

Read More …

Selasa, 14 Juni 2011

ILMU PHOTOGRAFI




Kata photography berasal dari kata photo yang berarti cahaya dan graph yang berarti gambar.
Jadi photography bisa diartikan menggambar/melukis dengan cahaya.
Jenis-jenis kamera :

a) Kamera film, sekarang juga disebut dengan kamera analog oleh beberapa orang.
Format film
Sebelum kita melangkah ke jenis-jenis kamera film ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu
berbagai macam format/ukuran film.
1. APS, Advanced Photography System. Format kecil dengan ukuran film 16×24mm, dikemas
dalam cartridge. Meski format ini tergolong baru, namun tidak populer. Toko yang menjual film
jenis ini susah dicari di Indonesia
2. Format 135. Dikenal juga dengan film 35mm. Mempunyai ukuran 24×36mm, dikemas dalam
bentuk cartridge berisi 20 atau 36 frame. Format ini adalah format yang paling populer, banyak
kita temui di sekitar kita
3. Medium format
4. Large format
Jenis Film
1. Film B/W, film negatif hitam putih
2. Film negatif warna. Paling populer, sering kita pakai
3. Film positif, biasa juga disebut slide. Lebih mahal dan rawan overexposure. Meski demikian
warna-warna yang dihasilkan lebih bagus karena dapat menangkap rentang kontras yang lebih
luas
Jenis-jenis kamera Film
1. Pocket/compact. Kamera saku. Populer bagi orang awam, sederhana dan mudah
dioperasikan. Menggunakan film format 35mm
2. Rangefinder. Kamera pencari jarak. Kecil, sekilas mirip dengan kamera saku. Bedanya,
kamera ini mempunyai mekanisme fokusing (karenanya disebut rangefinder). Umumnya
menggunakan film format 35mm
3. SLR, Single Lens Reflex. Kamera refleks lensa tunggal. Populer di kalangan profesional,
amatir dan hobiis. Umumnya mempunyai lensa yang dapat diganti. Menggunakan film format
35mm. Disebut juga kamera sistem
4. TLR, Twin Lens Reflex. Kamera refleks lensa ganda. Biasanya menggunakan format medium
5. Viewfinder. Biasanya menggunakan format medium
Kamera manual dan kamera otomatis. Kamera-kamera SLR terbaru umumnya sudah
dilengkapi sistem autofokus dan autoexposure namun masih dapat dioperasikan secara
manual.
b ) Kamera digital
Menggunakan sensor digital sebagai pengganti film
1. Consumer. Kamera saku, murah, mudah pemakaiannya. Lensa tak dapat diganti. Sebagian
besar hanya punya mode full-otomatis. Just point and shoot. Beberapa, seperti Canon seri A,
memiliki mode manual.
2. Prosumer. Kamera SLR-like, harga menengah. Lensa tak dapat diganti. Shooting Mode
1 / 2
Pengetahuan Tentang Ilmu Photografi
manual dan auto
3. DSLR. Digital SLR
Lensa Kamera
mata dari kamera, secara umum menentukan kualitas foto yang dihasilkan lensa memiliki 2
properties penting yaitu panjang fokal dan aperture maksimum.
Field of View (FOV)
tiap lensa memiliki FOV yang lebarnya tergantung dari panjang fokalnya dan luas film/sensor
yang digunakan.
Field of View Crop
sering disebut secara salah kaprah dengan focal length multiplier. Hampir semua kamera digital
memiliki ukuran sensor yang lebih kecil daripada film 35mm, maka pada field of view kamera
digital lebih kecil dari pada kamera 35mm. Misal lensa 50 mm pada Nikon D70 memiliki FOV
yang sama dengan lensa 75mm pada kamera film 35mm (FOV crop factor 1.5x)
Jenis-jenis Lensa
a. berdasarkan prime-vario
1. Fixed focal/Prime, memiliki panjang fokal tetap, misal Fujinon 35mm F/3.5 memiliki panjang
fokal 35 mm. Lensa prime kurang fleksibel, namun kualitasnya lebih tinggi daripada lensa zoom
pada harga yang sama
2. Zoom/Vario, memiliki panjang fokal yang dapat diubah, misal Canon EF-S 18-55mm
F/3.5-5.6 memiliki panjang fokal yang dapat diubah dari 18 mm sampai 55 mm. Fleksibel
karena panjang fokalnya yang dapat diatur
b. berdasarkan panjang focal
1. Wide, lensa dengan FOV lebar, panjang fokal 35 mm atau kurang. Biasanya digunakan untuk
memotret pemandangan dan gedung
2. Normal, panjang fokal sekitar 50 mm. Lensa serbaguna, cepat dan harganya murah
3. Tele, lensa dengan FOV sempit, panjang fokal 70mm atau lebih. Untuk memotret dari jarak
jauh
c. berdasarkan aperture maksimumnya
1. Cepat, memiliki aperture maksimum yang lebar
2. Lambat, memiliki aperture maksimum sempit
d. lensa-lensa khusus
1. Lensa Makro, digunakan untuk memotret dari jarak dekat
2. Lensa Tilt and Shift, bisa dibengkokan
Ketentuan lensa lebar/tele (berdasarkan panjang focal) di atas berlaku untuk kamera film
35mm. Lensa Nikkor 50 mm menjadi lensa normal pada kamera film 35mm, tapi menjadi lensa
tele jika digunakan pada kamera digital Nikon D70. Pada Nikon D70 FOV Nikkor 50 mm setara
dengan FOV lensa 75 mm pada kamera film 35mm

Sumber dari : http://www.iwan-laksmana.com.


Read More …

Sejarah Pers Indonesia Pada Masa Penjajahan

Pers (Indonesia) di masa penjajahan (Belanda dan Jepang) pada garis besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok. Pers Belanda, Pers Tionghoa/Melayu, Pers Indonesia dan Pers Jepang. Semasa penjajahan, masyarakat Belanda merupakan kaum elitenya, dan bisa difahami pula kala itu pers Belandalah yang merupakan pers yang terbesar, termaju, baik segi fisik maupun manajemennya.
Adanya pers Belanda bahkan sudah ditengarai sejak zaman Gubernur Jenderal pertama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) Jan Pieters Zoon Coen, yang diberi nama Memorie der Nouvelles. Penerbitannya kala itu disesuaikan dengan zamannya; tidak dicetak, tetapi ditulis tangan, sesuatu yang merupakan kelaziman di Eropa dan diterapkan oleh Coen di sini.

Memorie der Nouvelles terutama memuat berita-berita dari Nederland, serta dari kepulauan lain yang ada di Hindia dan merupakan bacaan tetap bagi sementara pejabat Belanda yang ada di Ambon.

Pada tahun 1744 Gubernur Jendral van Imhoff membenarkan terbitnya penerbitan secara teratur, diberi nama Bataviase Nouvelles. Namun belum begitu lama terbit atas, perintah Penguasa Kumpeni di Nederland yang dikenal sebagai de Heeren Zeventien (Tuan-tuan 17 orang) yang memegang tampuk pimpinan Kumpeni, penerbitan itu dihentikan, karena dianggap “membawa akibat yang merugikan” tanpa menyebutkan apa yang merugikan itu.

Pada zaman Gubernur Jendral Daendels diterbitkan Balaviasche Koloniale Courant, tiap Jumat; sehari sebelum dicetak, naskahnya harus diperiksakan terlebih dahulu kepada sensor. Segala apa yang akan dicetak, termasuk iklan-iklan harus terlebih dahulu diperlihatkan kepada (setingkat) sekretaris negara. Untuk melakukan sensor itu, sang sekretaris negara mendapat imbalan 10% dari uang pemasukan koran.

Sewaktu Inggris berkuasa di Hindia (Jawa) tahun 1813, oleh penguasa Inggris Jendral Raffles, Bataviasche Koloniale Courant diganti namanya menjadi Java Government Gazette, tetap merupakan penerbitan pemerintah. Namun, setelah ada penyerahan kembali kekuasaan Inggris kepada pihak Belanda, kembali pula nama penerbitan itu menjadi Bataviasche Koloniale Courant. Oleh Gubernur Jendral yang berkuasa kemudian, namanya dirubah menjadi De Javasche Courant (1828) dan konon merupakan “koran’ yang paling panjang usianya di Hindia (Indonesia), karena baru ditutup setelah Jepang datang di Jawa (1942). De Javasche Courant merupakan organ resmi pemerintah (Hindia-Belanda). Baru pada 1851 di Jakarta terbit koran yang sesungguhnya; yaitu De Java Bode, dan De Locomotief di Semarang; sedangkan di Surabaya pada 1853 terbit Het Soerabajaasch Handelsblad.

Pada tahun 1856 ditetapkan adanya Drukpers Reglement, Peraturan Tentang Cetak Mencetak di Hindia Belanda. Di dalamnya disebutkan antara lain, bahwa pihak pencetak harus menyerahkan satu eksemplar dari hasil cetakannya kepada petugas pemerintah yang ditunjuk, untuk mengawasi soal-soal percetakan. Barangsiapa yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tentang percetakan ini dapat dikenakan hukuman pencabutan lisensi dan penghapusan uang jaminan.
Sewaktu Het Indisch Vaderland yang terbit di Semarang menurunkan artikel-artikel yang isinya menentang adanya peraturan Tentang Cetak Mencetak tadi maka lisensi (Surat Izin Terbit)-nya dicabut; percetakannya harus ditutup, gedungnya disegel. Pihak penerbit, CGT van Dorp mengajukan persoalannya kepada Gubernur Jenderal; menuntut pemerintah di hadapan Mahkamah Tinggi. Akhirnya dicapai kompromi. Segala sesuatunya akan dikembalikan seperti sediakala, dengan syarat pihak penerbit harus berjanji tidak akan mencetak segala sesuatu yang menghina pemerintah. Namun, karena telah tiga minggu tidak terbit, Het Indische Vederland kehabisan uang. Modalnya tidak dapat membiayai pembangun kembali koran tersebut.
Dalam tahun 1906 sensor preventif dihapus, diganti dengan sensor represif, dan kemudian menjadi lebih dikenal dengan persbreidel ordonantie.
Dalam waktu sepuluh tahun, ordonansi tersebut telah minta korban lima buah suratkabar Belanda; di antaranya Indie Hou Zee yang diterbitkan oleh kaum NSB, Nationaal-Socialistische Beweging, golongan Nazi Belanda, di Semarang. Juga 24 suratkabar Indonesia, yang 13 di antaranya tidak dapat terbit kembali.
Kaum ondernemers, tuan-tuan penguasa perkebunan kopi, kina, teh, karet dan lain sebagainya, di Jawa Timur mula-mula menerbitkan De Soerabajasche Courant, setelah sebelumnya ganti nama dua kali. Kemudian ada juga De Nieuwsbode yang sering memuat tulisan yang dianggap keras oleh pihak gubernemen, sehingga akhirnya pendiri-penerbit-pencetak-redaktur-pemiliknya yang bernama J.J Noise diusir dari tanah Hindia (1866).
Kaum pekerja yang bekerja di perkebunan gula, mendirikan De Indische Courant dengan harapan agar suara mereka didengar dan kepentingan mereka juga diperhatikan.
Di Priangan, Bandung ada Het Algemeen Indisch Dagblad De Preanger Bode (1896), yang pernah dipimpin oleh Dr W.M. Wormser, seorang ahli hukum, Ketua Pengadilan Negeri di Tulungagung (Jatim) yang kemudian terjun dalam bidang jurnalistik pernah pula dipimpin oleh B. Sluimers yang sejak 1953 pernah menjadi pembantu Kantor Berita Antara di Amsterdam.
Medan dan sekitarnya mempunyai korannya sendiri, Mula-mula terbit Deli Courant yang dianggap sebagai pembawa suara kaum direksi. Kemudian muncul Sumatera Post yang dianggap lebih demokratis dan lebih mementingkan masyarakat Belanda sendiri.
Juga golongan Katholik, mempunyai koran De Koerier; sedangkan golongan Indo (Belanda) Onze Courant. Kaum Protestan yang tergabung dalam Christelijke Staatkundig Partij memiliki mingguan De Banier, Golongan Belanda totok yang tergabung dalam Vaderlandse Dub organnya bernama Nederlandsch Indie. Sedangkan Baars dan Sneevliet, pembawa faham komunis ke Indonesia, tahun 1920-an mempunyai Het Vrije Woord.
Dengan bertambah banyaknya orang Belanda yang datang di Indonesia, ditambah dengan kemajuan industri dan lain-lain, maka bertambah berkembang pula keadaan pers mereka. Di antara kaum wartawan Belanda terdapat nama-nama seperti Barrety yang mendirikan kantor berita Aneta (Algemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap); Karel Wybrands dari Het Nieuws van den Dag, yang oleh komunitas Belanda disebut “jurnalis Hindia yang besar dari awal abad ke-20.
Kemudian H.C. Zentgraaff yang pernah menjadi militer di Aceh, menulis buku tentang Aceh. Pernah pula ikut perang di Bone, Sulawesi. Dia berpindah-pindah tempat kerja. Pernah di Het Soerabajaasch Handelsblad, De Locomotief dan Java Bode. Tiap artikel yang ditulisnya, selalu ditandai dengan huruf  “Z” di belakangnya.
Karel Wijbrands yang mengemudikan Het Nieuws van den Dag (Jakarta) yang dikenal sebagai penulis tajuk yang tajam, berani sekaligus melecehkan lawan-lawannya.
Mereka semua tidak melihat datangnya pasukan Jepang yang menggantikan kedudukan Belanda menjajah Indonesia.
Di zaman Jepang semua pers Belanda ditutup, dan pada lazimnya, kaum wartawan Belanda masuk kamp interniran, kecuali satu dua orang yang bersedia dipergunakan tenaganya oleh Jepang untuk keperluan propaganda. Salah satu di antaranya ialah J.H. Ritman, Pemred Het Bataviasch Nieuwsblad. Dia dipekerjakan di radio pemerintah (Jepang). Pada masa revolusi dia menerbitkan Nieuwsgier, yang mula-mula berwujud stensilan tetapi kemudian terbit tercetak.
Pers Belanda setelah 1945 memang bisa terbit kembali setelah NICA-Belanda kembali berkuasa di sebagian wilayah Republik Indonesia. Pers Belanda dipaksa menghentikan penerbitannya setelah adanya konfrontasi mengenai Irian Barat (1958).
Sudah sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia terdapat golongan Cina totok, --yaitu mereka yang langsung datang dari negeri leluhur (Cina), dan kaum peranakan Cina yang di badannya mengalir darah campuran, Cina dan “pribumi’. Kaum peranakan ini dalam perkembangannya tidak mengerti atau hanya sedikit mempergunakan bahasa Cina. Mereka mempergunakan bahasa sendiri yang lazim dinamakan bahasa Melayu-Pasar dan Melayu-Betawi.
Dalam abad ke-20, jumlah kaum Cina totok terus bertambah, namun komunitas Cina-peranakan tetap merupakan mayoritas. Sebagian besar lebih tertarik kepada pendidikan a la Barat. Salah seorang di antaranya ialah Lie Kim Hok yang berhasil mengenyam pendidikan Belanda. Ia kemudian terjun dalam bidang jurnalistik, dan mendirikan sebuah percetakan serta menerbitkan suratkabar Pemberita Betawi. Tetapi itu bukan berarti bahwa Pemberita Betawi merupakan koran Tionghoa-Melayu yang pertama. Sebab, pada 1856 di Surabaya telah terbit pula Soerat Khabar Bahasa Melajoe, yang diusahakan orang Belanda (1856).
Kemudian terbit berbagai suratkabar sejenis, seperti Selompret Melajoe (Semarang), Bintang Timur (Surabaya), Matahari dan Bintang Barat (Jakarta), yang semuanya diterbitkan oleh modal non-Cina. Hal yang demikian juga terjadi di Sumatera, Kalimantan, yang semuanya bermaksud menyediakan bacaan bagi orang-orang Cina kelahiran Indonesia. Sedangkan bagi yang totok juga diterbitkan koran dengan huruf Cina, tetapi kurang begitu dikenal.
Koran Tionghoa-Melayu yang dimodali  orang-orang Cina, ialah Perniagaan (Jakarta). Kala itu koran Bintang Betawi yang dikemudikan seorang Eropa (Kieffer) sering menulis artikel yang isinya menghina-nistakan orang-orang Cina. Sejumlah tokoh Cina bersepakat untuk mendirikan suratkabar untuk mengantisipasi Bintang Betawi tersebut. Polemik terjadi antara kedua suratkabar itu, dan akhirnya Bintang Betawi kehabisan nafas. Uniknya ialah bahwa yang mengemudikan Perniagaan adalah seorang Indonesia, bernama F.D.J. Pangemannan.
Kemudian terjadi pula perang-pena antara Perniagaan dan Sin Po yang menjagoi Dr. Sun Yat Sen. Dalam perkembangannya, Perniagaan bertukar nama menjadi Siang Po dengan Pemred Mr. Phoa Liong Gie, anggota Volksraad, Dewan Rakyat bikinan Belanda.
Sebagian besar dari koran Tionghoa-Melayu bisa disebut hidup cukup baik, karena di kalangan komunitas Cina-peranakan telah dirasakan perlunya mendapat kabar berita dalam hubungan dengan usaha masing-masing. Sebagian dari suratkabar itu mula-mula memang dikemudikan oleh tenaga Belanda, namun sedikit demi sedikit tenaga asing itu digantikan oleh tenaga Cina-peranakan sendiri. Adapun alasan menggunakan tenaga asing (Belanda) itu mungkin disebabkan karena status tenaga-tenaga Eropa itu dianggap lebih tinggi dan mereka juga dianggap akan lebih sukar diperkarakan oleh penguasa katimbang redaktur-redaktur Cina. Perubahan itu sangat kentara setelah terjadi Revolusi di Cina (1911). Mereka mendambakan berita-berita baru dari negeri leluhur, ini sedikit banyak membantu berkembangnya pers Melayu-Tionghoa di masa itu di antaranya Sin Po dan Perniagaan.
Sebagian dari komunitas Cina-peranakan sudah sejak 1917 ada yang meninggalkan faham “negeri leluhur’, dan bahkan lebih berorientasi kepada kehidupan (penguasa) kolonial. Dan ini didukung oleh kenyataan bertambahnya warga Cina-peranakan yang mendapat pendidikan Belanda. Mereka ada yang kemudian mendapatkan persamaan hak dengan warganegara Belanda; ikut serta dalam pemilihan Dewan Kota dan Dewan Rakyat (Volksraad), dengan tujuan agar kedudukan politik serta ekonomi mereka terangkat. Perniagaan yang kemudian mengganti nama menjadi Siang Po merupakan corong mereka.
Sementara itu, golongan yang merasa masih ada hubungan dengan negara leluhur, justru menolak kewarganegaraan Belanda dan tidak ikut dalam pemilihan badan legislatif. Sin Po dan Pewarta Soerabaja merupakan corong golongan ini.
Ada pula golongan Cina-peranakan yang tidak masuk golongan pertama dan golongan kedua, tetapi justru memilih untuk berjuang dengan kaum nasionalis Indonesia. Mereka mendirikan Partai Tionghoa-Indonesia dan meskipun tidak disebutkan secara terang-terangan, namun Sin Tit Po (Surabaya) bisa diambil sebagai contoh sebagai koran Tionghoa-Melayu yang membawakan surat PTI ini.
Sin Po yang semula mingguan (1911), setahun kemudian menjadi suratkabar, dipimpin orang Belanda J.R. Razoux Kuhr, mantan kontrolir (penilik), karena kala itu kaum peranakan masih belum begitu berani memegang pimpinan redaksi. Tahun 1916 kedudukannya digantikan oleh Kwee Hing Tjiat, yang kemudian digantikan pula oleh Tjoe Bou San dengan jabatan sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi. Kwee Hing Tjiat pergi ke Eropa dan terus membantu Sin Po. Karena tulisannya berjudul Bahaya Putih dan bukunya Doea Kepala Batoe, dia dilarang kembali ke Hindia Belanda. Sewaktu dia kembali dari Eropa dan kapal yang mengangkutnya sampai di Priok dipulangkan ke Cina.
Sementara itu, Kwee Hing Tjiat atas tanggungan Oei Tiong Ham Concern dibenarkan kembali ke Hindia, dan di Semarang dia menerbitkan koran Matahari. Semula korannya akan dinamakan Merdeka, dan kantornya dicat merah, tetapi dilarang pemerintah.
Kemudian terjadilah sengketa dalam kalangan pimpinan Sin Po. Hauw Tek Kong salah seorang pimpinan Sin Po memisahkan diri dan mendirikan koran baru Keng Po. Selanjutnya antara kedua koran terjadilah perang-tulisan atau polemik yang tidak berkesudahan.
Sampai menjelang datangnya Jepang hanya ada 6 suratkabar Tionghoa-Melayu yang terkemuka; itu pun semuanya ada di Jawa yaitu Sin Po, Keng Po, Hong Po, ketiganya di Jakarta, Matahari (Semarang), Pewarta Surabaya dan Sin Tit Po di Surabaya.
Pada lazimnya pers Tionghoa-Melayu loyal kepada pemerintah (Belanda). Pada masa pendudukan Jepang sebagian kaum wartawan Tionghoa-Melayu di antaranya Nio Yoe Lan (Sin Po) dan Injo Beng Goat (Keng Po) dimasukkan ke dalam kamp tahanan, bersama sejumlah anggota Volksraad, kaum intelektual dan juga sejumlah kaum usahawan keturunan Cina lainnya. Yang berhasil lolos adalah Kwee Kek Beng (Sin Po) yang selama pendudukan Jepang bersembunyi di suatu tempat yang justru letaknya tidak jauh dari kantor Kenpei (polisi militer Jepang) di Bandung, sampai kalahnya Jepang.
Sementara itu pihak Jepang sendiri sudah mempunyai koran yaitu Tjahaja Selatan atas usaha Yanagi di Surabaya, dengan redakturnya orang Indonesia, Raden Mas Bintartie. Pernah juga diterbitkan majalah Bende dengan modal Jepang pula, tetapi tidak berusia lama. Yang agak berhasil ialah suratkabar Sinar Selatan (Semarang) yang dipimpin Itami Hiraki, mantan pegawai R. Ogawa, seorang pengusaha toko obat. Kedudukannya kemudian digantikan Mashoed Hardjokoesoemo. Dan ini berjalan hingga pasukan Jepang masuk ke Jawa (1942).
Yang lebih terkenal ialah S. Kubo yang berusaha mendirikan suratkabar dengan modal Jepang; tetapi dalam perkembangannya justru gagal, dengan mengikutkan dua orang wartawan Indonesia terkemuka di zamannya, yaitu Saeroen dan Soediono Djojopranoto.
Semula S. Kubo bersama rekannya telah berhasil menerbitkan suratkabar berbahasa Jepang, Java Nippo. Sewaktu timbul sengketa internal maka S. Kubo mendirikan suratkabar sendiri bernama Nichiran Sogyo Shimbun, yang di kemudian hari berganti nama menjadi Tohindo Nippo.
Pemerintah Hindia Belanda mencium bahwa Kubo berniat juga menerbitkan suratkabar dalam bahasa Indonesia, di samping usahanya yang sudah berhasil, menerbitkan suratkabar Cina dengan huruf Cina yang mempergunakan tenaga redaktur Cina. Usaha Kubo hendak diperluas, mengusahakan penerbitan Indonesia dengan tenaga Indonesia pula. Yang dihubungi adalah Saeroen.
Antara keduanya kemudian tercapai persetujuan bahwa yang bergerak Saeroen dan  yang memodali pihak Jepang. Maka dibelilah percetakan Tjahaja Pasundan milik Sasmita. Untuk menghilangkan kecurigaan pihak pemerintah (Hindia Belanda), maka Sasmita pun dibenarkan tetap menjadi pemimpin percetakan itu. Dicarilah tenaga redaksi yang dipercayakan kepada Soediono Djojopranoto; sedangkan korannya diberi nama Warta Suratkabar yang berkantor di Jalan Kramat Raya Jakarta.
Selang beberapa waktu kemudian S.Kubo mendapat kabar, bahwa proses pembelian percetakan kurang beres, karena masih ada kekurangan pembayaran, meskipun kepada Saeroen telah diberikan uang seluruhnya. S. Kubo kemudian minta nasehat kepada atasannya yang ternyata adalah salah satu cabang atau bagian dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Kepada Kubo dianjurkan agar melapor kepada Kejaksaan Tinggi Hindia Belanda. Dengan adanya laporan Kubo itu maka usaha pemerintah mengusut liku-liku Jepang dalam usaha berpropaganda melalui pers di Indonesia mendapat jalan. Dalam perkembangannya, Saeroen ditahan, kemudian dijatuhi hukuman karena terbukti kesalahannya.
Dengan adanya apa yang kemudian dikenal sebagai “kubo-affair” itu, gemparlah seluruh pers di Indonesia. Pers Belanda paling santer menyiarkan peristiwa itu dan berulang kali mengingatkan adanya bahaya kuning yang akan datang dari Utara. Sementara itu pers Tionghoa-Melayu sikapnya terpecah, sebab, kala itu ada yang menganut faham pro Chiang Kai Shek, dan ada pula yang diam-diam yang memang pro Jepang. Sedangkan pers Indonesia sebagian besar menyuguhkan berita “kubo affair” secara apa adanya.
Usaha Jepang untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan media massa tidak terhenti sampai di situ saja. Beberapa waktu sebelum Perang Pasifik pecah, dari Tokyo dengan gencar dan teratur tiap petang diadakan siaran radio. Yang menjadi penyiarnya adalah Jusuf Hassan; dan tiap kali sebelum penyiaran, dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Begitu pula setelah perang Pasifik pecah, sering di daerah Surakarta dan Yogyakarta disebarkan selebaran-selebaran, mengajak rakyat berontak terhadap pemerintah Belanda, karena saatnya kini sudah tiba. Yaitu dengan kedatangan pasukan Jepang, sesuai dengan bunyi Ramalan Jayabaya. Hanya saja dalam surat selebaran itu tidak disebutkan, bahwa “orang cebol kepalang berkulit kuning itu hanya seumur jagung diam di Nusantara untuk kemudian pulang ke asalnya kembali”.
Setelah Jepang berhasil menaklukkan pasukan Belanda di Kalijati, 8 Pebruari 1942, langkah pertama yang dilakukan dalam bidang media massa ialah membiarkan buat sementara penerbitan suratkabar-suratkabar, baik yang berbahasa Belanda, Tionghoa-Melayu, Indonesia maupun yang berbahasa daerah.
Tidak terlalu lama kemudian, pemerintah (militer) Jepang mengeluarkan pengumuman yang intinya “terlarang menerbitkan barang cetakan yang berhubung dengan pengumuman atau penerangan, baik yang berupa penerbitan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan maupun penerbitan dengan tidak tertentu waktunya, kecuali oleh badan-badan yang sudah mendapat izin”. Maka tutuplah semua penerbitan yang sudah ada. Koran yang dibenarkan terbit paling awal di Jawa ialah Asia Raya dengan Pemimpin Umum R. Soekardjo Wirjopranoto dan R.M. Winarno Hendronoto sebagai Pemimpin Redaksinya. Baru kemudian menyusul koran-koran lainnya, seperti Suara Asia (Surabaya) dengan R. Toekoel Soerohadinoto sebagai Pemimpin Umum dan R. Abdulwahab Surowirono selaku Pemimpin Redaksi; Sinar Baru (Semarang) di bawah asuhan Abdulgafar Ismail dan Dr. Buntaran Martoatmodjo sebagai Pemimpin Umum. Kemudian keduanya digantikan oleh Parada Harahap; Sinar Matahari (Yogya) dengan R. Rudjito (Pemimpin Umum) dan R.M. Gondoyuwono (Pemimpin Redaksi); dan Tjahaja (Bandung) dengan Otto Iskandardinata sebagai Pemimpin Umum dan A. Hamid sebagai Pemimpin Redaksi. Sementara itu Antara masih dibenarkan beroperasi, tetapi namanya diganti dengan Yashima, yang kemudian diganti lagi menjadi Domei Bagian Indonesia.
Selain nama-nama tadi, sejumlah wartawan lainnya yang dibenarkan mengelola suratkabar ialah Adinegoro (Kita Sumatora Shimbun di Medan), Abdul Wahid (Atjeh Shimbun, Kotaraja), Madjid Usman (Padang Nippo, Padang), Nungtjik (Palembang Shimbun, Palembang), A.A. Hamidhan (Borneo Shimbun, Banjarmasin), Manai Sophian (Pewarta Serebesu, Makasar), O.H. Pantauw (Menado Shimbun), R.R. Paath (Borneo Barat Shimbun, Pontianak), Pattimaipau (Sinar Matahari, Ambon) dan Tjokorde Ngurah (Bali Shimbun, Den Pasar).
Tidak semua koran terbit tiap hari tetapi  ada yang hanya dua atau tiga kali tiap minggu. Pada tiap redaksi selalu ada orang Jepangnya yang menjadi Shidokan atau Pemimpin Umum.
Kaum wartawannya digiring ke dalam Jawa Shimbunsha Kai (Perhimpunan Wartawan Jawa), kaum senimannya dihimpun dalam Keimin Bunka Shidoosho. Diterbitkanlah triwulanan Keboedajaan Timoer dan juga berkala Panggung Giat Gembira yang memuat kisah-kisah garapan Barisan Propaganda untuk dipentaskan di atas panggung sandiwara.
Juga Badan Pembantu Perjurit mempunyai berkalanya sendiri yaitu Pradjoerit, diasuh Madikin Wonohito dan Itjiki sebagai Pengawasnya. Ada pula Djawa Baroe yang terbit dalam bahasa Indonesia diselingi bahasa Jepang dengan huruf Honji dan Katakana.
Untuk kaum peranakan Cina di Jawa disediakan Kung Yung Pao, dengan Oei Tiang Tjoei sebagai Pemimpin Umum dan Soema Tjoe Sing sebagai Pemimpin Redaksi. Oei Tiang Tjoei (yang kemudian berganti nama menjadi Permana) sebelum Jepang datang mengemudikan Hong Po, dan di jaman pendudukan Jepang diangkat menjadi anggota Chuo Sangi- In (Dewan Pertimbangan Pusat) oleh pemerintah.
Majalah Pandji Pustaka yang sejak penjajahan Belanda diterbitkan Balai Pustaka tetap dibenarkan terbit; mula-mula mingguan baru kemudian dwi mingguan. Ini disebabkan untuk menghemat kertas, mengingat di zaman perang tidak ada impor kertas. Dalam perkembangannya, Pandji Pustaka juga dilikuidasi dan sebagai gantinya terbit Indonesia Merdeka, yang penerbitannya diusahakan oleh Jawa Hookoo Kai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Pengasuh Pandji Pustaka berganti-ganti, dari Koesoema St. Pamuntjak, Armijn Pane, dan akhirnya W.J.S. Poerwodarminto. Sedangkan Indonesia Merdeka yang terbit hanya sekitar empat bulan saja, diasuh oleh Andjar Soebijanto.
Sementara itu untuk bacaan rakyat di desa-desa yang masyarakatnya sebagian besar belum atau tidak menguasai bahasa Indonesia, diterbitkan lembaran koran untuk tiap keresidenan. Bahasanya bahasa daerah (Sunda, Jawa, Madura). Edisi Sunda diawasi Anwar Tjokroaminoto, sedangkan edisi Jawa dan Madura diawasi Imam Soepardi.
Kedudukan Hoodoohan (bagian sensor) yang dibagi dalam dua bagian sangat penting. Bagian Penyiaran yang mengurus penyiaran-penyiaran pemerintah dipimpin T. Itjiki dan Syamsuddin Sutan Makmur. Bagian sensor, penilikan atas isi suratkabar, majalah, buku dan lain sebagainya, dipimpin Oejehara dan Mr. Elkana Tobing.
Selain itu juga diadakan Peraturan Pemerintah tentang pelayanan terhadap wartawan  terdiri dari 11 pasal. Pasal pertama menyebutkan, semua pegawai suratkabar, termasuk pegawai Tata Usaha, kecuali pegawai rendahan tidak terhitung, disebut wartawan. Juga disebutkan, bahwa wartawan ada di bawah penilikan pegawai-pegawai pemerintah daerah masing-masing.
Pasal 8 dan 9 menetapkan hukuman bagi para wartawan jika melanggar maksud pemerintah. Kewajiban wartawan ialah semata-mata menyokong usaha pemerintah, Jika ada wartawan yang merintangi pekerjaan pemerintah, maka akan diambil sikap yang sekeras-kerasnya.
Terjadi peristiwa penangkapan atas sejumlah wartawan. Korban pertama adalah Mr. Sumanang karena membiarkan korannya (Pemandangan) memuat gambar Tenno Heika kaisar Jepang tertutup oleh bulatan hinomaru (bendera Jepang). Juga Mohammad Tabrani ditangkap, karena di zaman Belanda dianggap menghasut R.H. Oned Djoenaedi agar tidak menjual Percetakan Pemandangan kepada pihak Jepang untuk menerbitkan suratkabamya. Juga R.M. Winarno Hendronoto ditangkap karena memasang bendera merah-putih di depan mobilnya. Sedangkan di Malang, Jawa Timur, wartawan Domei bernama Koesen dibunuh Kenpei dengan tuduhan mendengarkan siaran radio musuh. Ada yang berkisah, karena dia menyembunyikan orang yang kebetulan sedang dicari Jepang.
Begitu pula di Kalimantan, sejumlah wartawan menjadi korban keganasan penjajah Jepang. Wartawan Anomputra di Kalimantan Barat dihukum mati dengan tuduhan mengadakan gerakan di bawah tanah untuk menumbangkan pemerintah yang sah. Korban lainnya adalah Housman Babou, M. Hohman, Anang Acil dan Amir Bondan, semuanya di Banjarmasin. Sedangkan Smits, pemimpin Borneo Post dipenggal kepalanya dan jenazahnya dibuang ke sungai Martapura, ketika Jepang untuk kali pertama menduduki Banjarmasin.
Pada zaman ini pula, perusahaan-perusahaan suratkabar tergabung dalam Jawa Shimbun Kisha (Penerbit Suratkabar Jawa). Secara bergantian kaum wartawan dari berbagai kota dikumpulkan di Jakarta, untuk mendapat latihan Semangat Nippon sekaligus baris berbaris. Lama latihan sebulan, tetapi belum begitu lama pelatihan itu berlangsung, Indonesia merdeka.
Kala itu bukan saja semua apa yang akan dicetak (termasuk iklan) terlebih dahulu harus diperiksa Hoodoohan (Badan Sensor), tetapi juga oplaag-nya pun ditentukan oleh penguasa. Penduduk seluruh Indonesia di masa itu diperkirakan 60 juta, 30 juta di antaranya diam di Jawa. Untuk jumlah sekian itu, oplaag atau banyaknya penerbitan bersama dari semua suratkabar suratkabar (di Jawa) tidak boleh melebihi 80.000. Sedangkan majalah mingguan keresidenan masing-masing tidak boleh melebihi 5.000 lembar.
Di samping kekejaman dan pengekangan mengutarakan pendapat di zaman Jepang kaum wartawan Indonesia mendapat kesempatan meraih sesuatu yang positif. Satu di antaranya ialah pengenalan alat-alat modern, terutama dalam bidang cetak mencetak. Di zaman Belanda, biasanya percetakan tempat mencetak suratkabar Indonesia masih mempergunakan handset. Huruf demi huruf harus disusun, dan kata demi kata untuk selanjutnya menjadi kalimat. Satu atau dua alinea dari gabungan huruf itu lalu diikat, diberi tinta di atasnya untuk menjadi proefdruk, contoh pencetakan untuk dikoreksi. Bila pencetakan selesai, maka huruf-huruf tadi dikembalikan ke tempat semula, untuk dipergunakan keesokan harinya bila hendak mencetak lagi.
Di zaman Jepang, koran-koran bisa menggunakan mesin dan percetakan yang semula dipakai oleh koran-koran Belanda, yang tentunya jauh lebih modern dan lebih canggih.
Selain itu, di zaman Jepang koran-koran harus menggunakan bahasa Indonesia umum, dan dilarang menggunakan bahasa Melayu-Tionghoa atau bahasa Indonesia yang tidak lazim. Perkembangan bahasa Indonesia di zaman Jepang memang bagus dan menggembirakan. Dalam hal ini kaum wartawan Indonesia secara tidak langsung membantu memberi jasa. Sejumlah kaum intelek Indonesia dan Cina yang di zaman Belanda suka membaca koran Belanda dan suka berbahasa Belanda (juga di kalangan keluarga sendiri) terpaksa membaca koran dan majalah bahasa Indonesia.
Juga di zaman Jepang, kaum wartawan Indonesia meskipun secara lahiriah terhambat mengutarakan rasa pirasa hati serta pikiran, namun dalam kenyataannya mereka masih selalu mampu menyebarluaskan semangat kebangsaan, semangat untuk hidup merdeka dan mandiri, tidak dijajah oleh bangsa asing.
Anwar Tjokroaminoto yang lebih dikenal dengan nama samarannya Bang Bedjat sebagai penjaga pojok Asia Raya pernah menurunkan tulisan lebih kurang begini: “Awalan ‘se’ itu ada yang mengartikan ‘satu’. Jangan ditafsirkan neka-neka, bila ada yang bilang  Nippon-Indonesia sehidup semati”.
Konon, karena tulisan pojoknya itu Bang Bedjat kemudian tidak dibenarkan mengemudikan Asia Raya lagi, dan kedudukannya digantikan orang lain.
Indonesia sudah merdeka, tetapi Jepang masih berkuasa. Pada awal September 1945 terbitlah “koran gelap” yang banyak ditempelkan di pohon-pohon di pinggir jalan atau di dinding-dinding gedung. Berita Indonesia yang diusahakan oleh sejumlah mahasiswa dan pelajar sebagai imbangan dari terbitnya Berita Gunseikanbu, koran Jepang yang khusus dicetak berisi pengumuman-pengumuman pemerintah militer, setelah Jepang kalah perang. Dalam perkembangannya, Berita Indonesia terbit terus, meskipun sering berganti pimpinan dan pemilik. Pemrakarsa terbitnya Berita Indonesia disebut-sebut Soeraedi Tahsin, Sidi Moharmnad Syaaf, Roesli Amran, Soeardi Tasrif dan Anas Ma’roef.
Sementara itu komunitas Arab pada waktu yang sama juga memiliki persnya sendiri, namun tidak begitu menonjol sehingga kurang mendapat perhatian khalayak. Oplaag-nya pun tidak besar dan isinya terutama mengenai soal-soal yang menyangkut keagamaan.
Pada masa-masa awal penerbitan pribumi banyak memuat hal-hal yang mengenai kebudayaan, agama, hiburan dan sedikit perdagangan. Pada 1855 di Surakarta diterbitkan Bromartani, mingguan berbahasa Jawa, diembani Carel Frederick Winter jurubahasa dikeraton Solo, dan juga Poespitomantjawarna yang diasuh oleh Winter Jr. Kedua-duanya ditulis dalam bahasa Jawa halus (kromo). Kemudian menyusul Djoeroemartani yang diusahakan Groot Kolff & Co. yang beberapa tahun kemudian atas perintah Sri Sunan namanya diubah menjadi Bromartani, nama seperti yang pernah diterbitkan oleh juru bahasa keraton yang kala itu sudah wafat.
Begitulah kemudian di berbagai tempat bermunculan penerbitan pribumi lainnya, sebagian diusahakan Zending (golongan Protestan), juga oleh kalangan nonpri dan kemudian sejalan dengan perkembangan zaman, oleh orang-orang Indonesia sendiri; terutama setelah timbulnya organisasi dan perkumpulan-perkumpulan politik maupun sosial atau keagamaan.
Sebagai pelopor disebut-sebut Dr. Abdul Rivai dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Rivai selama belajar di Eropa, selalu mengirim tulisan untuk Bintang Hindia dan kemudian di Bintang Timur. Dialah wartawan Indonesia pertama yang menulis artikel-artikel dari luar negeri. Isi tulisannya sering menghantam kebijaksanaan Pemerintah yang dianggap banyak merugikan rakyat. Dan juga menganjurkan bangsanya agar suka menuntut ilmu seperti orang Eropa.
Sedangkan Dr. Wahidin dikenal sebagai “pemberi nama” kepada organisasi yang didirikan Soetomo dan kawan-kawan, Boedi Oetomo. Dia memimpin Retnodoemilah sejak 1900 yang semula didirikan dan diasuh oleh F.L. Winter, penerbitannya dalam bahasa Melayu dan bahasa Jawa.
Ada pula yang menyebutkan, bahwa sebagai Bapak Jurnalistik Indonesia adalah Landjumin Datuk Temenggung, yang mengemudikan majalah Tjahaja Hindia dan kemudian suratkabar Neratja. Menurut ukuran zamannya, Neratja merupakan suratkabar yang cukup modern; karena, selain merupakan suratkabar milik bangsa Indonesia asli, juga yang mulai memuat gambar-gambar foto, dengan tata muka yang sudah meninggalkan tatacara lama. Hal yang sangat langka pada masa itu.
Ada pula yang mengatakan, bahwa Datuk Sutan Maharadja pengasuh Utusan Melayu (Padang), yang terbit 3 x seminggu, layak dianggap Bapak Jurnalistik, setidak-tidaknya untuk wilayah Sumatera.Yang jelas, atas bantuan Datuk Sutan Maharadjalah maka bisa diterbitkan Sunting Melaju, terbit sekali seminggu yang membawa tenar nama pengasuhnya, Rohana Kuddus (lihat lema Rohana Kuddus) dan Ratna Djuita sebagai redaktris. Rohana Kuddus boleh disebut sebagai wartawati pertama Indonesia dan namanya bisa dijajarkan dengan R.A. Kartini di Jawa atau Dewi Sartika (di daerah Priangan).
Di samping artikel-artikel biasa Sunting Melaju yang mempunyai moto “Suratkabar untuk kaum wanita Minangkabau” itu juga memuat sejarah, biografi, syair-syair dan iklan.
Menarik juga bahwa sebagian besar dari penulis karangan untuk Sunting Melayu terdiri dari kaum perempuan juga, yang diam di sekitar kota Padang. Kaum Zending sebelum itu sudah mempunyai medianya. Biang Lala yang diasuh oleh guru/pendeta Stefanus Sandiman terbit pada 1867, disusul Bintang Djohar (1873) dan lebih kurang pada waktu yang bersamaan terbitlah di Menado Tjahaja Siang yang kuat bertahan hingga 1927.
Pers Indonesia boleh dikatakan mulai berkembang setelah kaum elit Indonesia merasa memerlukan alat komunikasi, terutama sebagai akibat bertambahnya sekolah-sekolah baik yang dibuka pemerintah maupun oleh bangsa Indonesia sendiri. Terutama lagi setelah berdirinya berbagai perkumpulan dan organisasi, yang kemudian merasa masing-masing memerlukan alat propaganda atau corongnya sendiri. Empat organisasi dan partai politik Indonesia yang memegang peranan dalam perkembangan pers Indonesia adalah Boedi Otomo, Sarekat Islam, de Indische Partij dan PKI.
Setelah dua tahun berdiri Boedi Oetomo berhasil mempunyai organ yakni Darmo Kondho yang baru pada 1926 menjadi koran suratkabar. Mula-mula dianggap bersuara lunak, kemudian dinilai agak keras. Tenaga yang mengasuhnya berganti-ganti, satu di antaranya adalah Raden Mas Soedarjo Tjokrosisworo, wartawan terkemuka di zamannya. Dalam perkembangannya, Darmo Kondho terbit dalam dua edisi; edisi Jawa dan edisi Indonesia, masing-masing bernama Pustaka Warti dan Pewarta Oemoem. Setelah Boedi Oetomo fusi dengan Partai Bangsa Indonesia menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra), semua suratkabar yang diasuhnya diberi nama “Oemoem”. Di Surabaya ada Soeara Oemoem, di Solo ada Pewarta Oemoem, dan di Bandung, kemudian pindah ke Jakarta Berita Oemoem.
Menjelang datangnya Jepang Parinda merupakan satu-satunya partai di Indonesia yang mempunyai media propaganda yang paling banyak, baik yang menggunakan bahasa daerah maupun yang menggunakan bahasa Belanda.
Sarekat Islam, dengan organnya Oetoesan Hindia (Surabaya) langsung diasuh oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto dinilai sangat radikal, terutama tulisan-tulisan dari pembantu-pembantunya seperti Haji Agus Salim, Abdoel Moeis, Soerjopranoto, Samsi dan lain-lain, dianggap sangat berpengaruh kepada komunitasnya. Bahkan penerbitan di luar Jawa sering pula mengambil oper tulisan dari Oetoesan Hindia. Sayang sekali, karena sebagian pembaca Oetoesan Hindia kurang rajin membayar uang langganan, maka akhirnya suratkabar tadi terpaksa menghentikan penerbitannya (1923).
Oetoesan Hindia bukan satu-satunya organ Sarekat Islam. Di Semarang SI mempunyai Sinar Djawa dan Pantjaran Warta di Jakarta, dan Saroetomo di Surakarta. Di Saroetomo ini wartawan muda Mas Marco (Soemarko Kartodikromo) sering rnenulis artikel-artikel yang menyebabkan dia sering berurusan dengan pengadilan. Kemudian dia mendirikan majalah Doenia Bergerak yang membawa suara PKI dan yang menyebabkan dia akhirnya dibuang ke Boven Digul, Papua.
PKI bukan hanya memiliki Doenia Bergerak saja, tetapi juga Mowo (= arang membara); Hobromarkoto (=Rata Bersinar) semuanya di Solo. Lalu Proletar (Surabaya), Petir dan Torpedo (Padang), Goentoer (Medan), Halilintar (Pontianak), dan di beberapa tempat lainnya lagi. Oplaag media mereka tidak terlalu besar dan biasanya hanya berumur beberapa nomor saja.
De Indische Partij, juga mempunyai penerbitannya sendiri, namun yang terkenal ialah Het Tijdschrift dan De Expres. Kedua nama itupun tidak dapat dipisahkan dengan tiga nama yang pernah mengasuh dan mengisinya yaitu Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Dalam tahun 1913 ketiga insan itu dibuang ke tiga tempat di Indonesia, tetapi ketiga-tiganya memilih untuk pergi ke Nederland. Di sana pun mereka masih meneruskan menulis artikel untuk berbagai penerbitan di Indonesia.
Di Nederland sendiri, pada masa penjajahan itu, para mahasiswa Indonesia yang belajar di sana menghimpun diri dalam Perhimpunan Indonesia, yang mempunyai organ Indonesia Merdeka terbit dalam dua bahasa, Indonesia dan Belanda. Meskipun oplaag-nya sangat kecil, namun pengaruh Indonesia Merdeka cukup besar, terutama bagi para pemimpin pergerakan serta kaum terpelajar yang ada di Indonesia yang kala itu sebagian besar masih muda usia.
Perkembangan pers Indonesia bisa dikatakan sejajar dengan perkembangan partai politik dan organisasi komunitas yang memilikinya. Sekitar tahun 1930 Mohammad Tabrani merpakan sedikit di antara pemuda Indonesia yang kala itu menuntut ilmu jurnalistik di luar negeri (Jerman), menulis mengenai keadaan pers Indonesia. Dalam bukunya Ons Wapen (Senjata Kita) dia mengulas, bahwa keadaan pers Indonesia masih mengecewakan. Pendidikan kaum wartawannya sangat minim; cara pemberitaannya sangat primitif dan sering tidak dapat dipercaya; kurang adanya rubrik seperti pandangan luar negeri, kesenian, perdagangan, ilmu pengetahuan, sedangkan tatausahanya sangat amburadul. Sedangkan para langganannya membayar uang abonemen tidak pada waktunya, dan teknik percetakan pun kurang memadai. Wartawan (redaktur)nya dibayar sangat minim. Namun demikian, Tabrani berpendapat semua itu masih bisa diperbaiki.
Kala itu, selain Tabrani, ada dua pemuda Indonesia lainnya yang menuntut ilmu jurnalistik di Jerman. Yaitu Djamaluddin Adinegoro dan Jahja Jakub. Nama yang disebut akhir ini sesaat bergerak di bidang pers, tetapi kemudian tidak pernah disebut-sebut lagi kegiatannya.
Kemudian ada juga Herawati Latip yang lalu menjadi Herawati Diah, yang menuntut ilmu dalam bidang jurnalistik di Columbia University New York, dan berhasil mencapai gelar Bachelor of Arts. Menjelang pecahnya Perang Pasifik dia diminta pulang oleh orang tuanya, dan singgah di Manilla dan diterima menjadi tamu Presiden Manuel Quezon.
Selebihnya, masih ada beberapa yang merupakan jebolan (drop out) NIAS, Nederlands Indische Artsen School (Sekolah Kedokteran Hindia Belanda) di Surabaya, seperti Abdulwahab Djojowirono, Ahmad Dermawan Lubis, Taher Tjindarboemi. Juga ada Soemarto Djojodihardjo yang kemudian berhasil mencapai gelar Sarjana Hukum, Winarno Hendronoto yang pernah mengenyam pelajaran di Santi Niketan (Lahore), Mr R.M. Sumanang Soeriowinoto dan Mr Soedjatmiko yang digantikannya mengemudikan redaksi Pemandangan. Ada yang belajar ilmu jurnalistik di dalam negeri, seperti Burhanuddin Muhammad Diah yang menjadi siswa Dr. Douwes Dekker Setiabudhi di Ksatriaan Instituut Bandung. Anwar Tjokroaminoto di Sekolah Guru (Hollands Inlandse Kweekschool).
Tetapi, pada umumnya kaum wartawan Indonesia yang berani memimpin majalah atau koran sebagian besar hanya berpendidikan sekolah rendah saja. Mereka cakap membaca dan menulis, hasil pelajaran yang mereka peroleh di sekolah rendah, kemudian ditambah dari belajar sendiri, membaca di sana sini.  Kemudian tergugahlah hati mereka untuk berani tampil sebagai pemimpin redaksi atau redaktur majalah atau suratakabar.
Dengan bermodalkan sedikit pengetahuan dan pengalaman, jiwanya terpanggil untuk memberi tuntunan serta bimbingan kepada bangsanya yang masih menjadi bangsa jajahan, hidup nista dan sengsara. Bila mereka menghendaki perbaikan nasib, maka belenggu penjajahan harus diputus. Mereka harus menjadi bangsa yang merdeka.
Semangat kemerdekaan, semangat cinta tanah air dan bangsa, berjuang untuk merdeka, inilah yang kemudian ditanamkan dan disebarluaskan kepada sidang pembaca masing-masing.
Ujar R. Brotokesowo “Pada masa lampau untuk menjadi wartawan diperlukan keberanian untuk menghadapi dua persoalan. Berani berhutang kepada pelanggan dan percetakan, dan berani menghadapi delict.” Dalam kenyataannya pada masa penjajahan tidak sedikit kaum wartawan yang keluar masuk bui, disebabkan terkena ranjau pers yang sudah disediakan pihak penjajah. Bahkan bukan masuk keluar bui saja, tetapi juga berani menghadapi risiko dibuang ke Tanah Merah Boven Digul. Jumlah mereka yang pasti, belum pernah dilakukan penelitian secara khusus. Namun, dapat disebutkan nama-nama, misalnya, Raden Mas Gondojoewono, Soediono Djojopranoto, Tjempono, Oesman Gelar Sutan Keadilan, Ali Arham, Soekindar, Soemantri, Soenardi, Samsi, Martoyo, Boedi Soetjitro, Sismadi Sastrosiwoyo, A. Dasoeki, K.H. Misbach, Sabilal Rasjad, Firdaus Harus al-Rasjid, Noeroes Ginting Soeka, A.C. Salim, H. Datoek Batoeah, U. Pardede.
Dari nama-nama yang tercantum dapat diketahui pula bahwa mereka bukan berasal dari etnis Jawa saja, tetapi dari berbagai suku di Indonesia. Mereka dibuang ke Digul dengan predikat jurnalis atau wartawan.
Dalam kenyataannya, pergerakan kemerdekaan Indonesia mempergunakan tiga alat dalam perjuangannya, yakni pendidikan, olah-raga dan pers.
Adanya perguruan Muhammadiah, Taman Siswa, perguruan yang diusahakan Paguyuban Pasundan, INS (lndonesische Nationale School) di Kayutanam, Sumatra Tawalib Padangpanjang, Pondok Pesantren Modern Ponorogo dan ribuan pesantren yang terserak di seluruh kepulauan, selain mengajarkan ilmu agama, juga mendidik para santrinya untuk selalu berdikari, sekaligus mencintai tanah airnya.
Adalah suatu kenyataan pula, bahwa tiap pemimpin gerakan kebangsaan dan keagamaan di Indonesia pada masa lampau, pernah mengemudikan berkala atau suratkabar dari organisasi yang dipimpinnya. Haji Oemar Said Tjokroaminoto (Oetoesan Hindia), Ir. Soekarno (Fikiran Rakyat), Bung Hatta, Bung Syahrir (Daulat Rakyat), Douwes Dekker alias Setiabudhi (De Expres, Het Tijdschrift), Dr. Sam Ratulangie  (Nationale  Commentaren),  Ki  Hadjar Dewantara (Penggugah), Rangkayo Rasuna Said (Menara Puteri), Dr. Tjipto Mangunkusurno (Het Tijdschrift), Dr. Soetomo (Soeara Oemoem) dan masih banyak lainnya lagi.
Pada lazimnya, pada waktu itu soal materi tidak begitu dihiraukan. Mereka terjun dalam bidang kewartawanan dan jurnalistik memang dengan penuh dedikasi serta rasa pengabdian kepada perjuangan negara dan bangsa. Hanya satu dua orang pemimpin redaksi suratkabar Indonesia yang bergajih lebih dari seratus gulden. Djamaludin Adinegoro (Pewarta Deli) selain mendapat mobil, juga menerima gajih 400 gulden. Mr. Sumanang (Pemandangan) tanpa mobil, menerima 400 gulden. Mr. Soenarjo yang memimpin Sedio Tomo (Yogya) dan yang kemudian pernah menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, menerima 75 gulden. Sedangkan para redakturnya rata-rata menerima 15-25 gulden, itupun kadang-kadang dibayarkan 2 x sebulan. Dan para pembantu (medewerker) koresponden di daerah honornya dibayar sesuai dengan pendek panjangnya berita yang dimuat. Dihitung sentimeteran.
Keadaan demikian baru berubah sedikit, pada waktu pendudukan Jepang. Karena statusnya pegawai, maka kaum wartawan dapat menerima gajih teratur tiap bulan, dengan jumlah relatif baik ketimbang pada masa sebelumnya.
Perihal kecilnya pendapatan kaum wartawan Indonesia, dapat dimaklumi sebab musababnya. Bukan saja oplaag koran-koran Indonesia kecil, tetapi sebagian besar dari mereka tidak ditopang oleh adanya iklan. Hal yang demikian berlaku baik bagi pers yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa daerah.
Di antara tahun-tahun 1920-40an di berbagai daerah terbit pula pers bahasa daerah. Gubernemen sendiri di samping menerbitkan tengah mingguan Pandji Poestaka yang berbahasa Indonesia, juga menerbitkan tengah mingguan Kadjawen dan Parahiangan yang masing-masing berbahasa Jawa dan Sunda. Di Surabaya pernah terbit mingguan bahasa Jawa Soeloeh Oemoem, pimpinan Raden Panji Sosrokardono, yang diusahakan pihak Persatuan Bangsa Indonesia dan yang kemudian terbit dalam bahasa Indonesia dengan nama Soeara Oemoem. Lalu ada suratkabar Expres pimpinan kakak beradik Ajat dan Asal. Di Yogya ada Sedio Tomo yang pernah dipimpin Mr. Soenarjo. Kaum Katolik memiliki Swara Tama, mingguan bahasa Jawa yang cukup besar.
Penerbitan yang menggunakan bahasa Jawa yang mampu hidup sampai datangnya Jepang ialah mingguan Panyebar Semangat, pimpinan Imam Soepardi. Koran ini bukan saja tahan sampai datangnya Jepang, tetapi dengan oplaag 13.000 eks/minggu juga merupakan penerbitan yang paling besar oplaagnya di Indonesia pada masa itu.
Juga ada Pembela Rakyat yang terbit dalam dwi bahasa, Indonesia dan Jawa, dipimpin Soekandar Tjokrosoedarmo. Pada suatu ketika Tjokrosoedarmo terkena delict dan sewaktu dibawa ke pengadilan, tangannya diborgol. Kasus ini menimbulkan protes dari pihak Perdi (Persatuan Djoernalis Indonesia), karena sebelum itu pemerintah telah berjanji, tidak akan melakukan pemborgolan lagi terhadap kaum wartawan. Saroehoem Hasiboean wartawan di Cirebon beberapa waktu sebelumnya juga diborgol tangannya sewaktu dibawa ke pengadilan, dan kaum wartawan Indonesia mengajukan protes.
Kalangan Sunda juga mempunyai penerbitannya sendiri. Sipatahoenan dan Sinar Pasundan, masing-masing dipimpin Bakrie Soeraatmadja dan Imbih Djajakoesoemah. Keduanya terbit di Bandung.
Di Tapanuli pernah pula diterbitkan majalah berbahasa Batak, Palito (1929) pimpinan Gustaaf Adolf, disusul oleh Pemberita Batak dan Bintang Batak. Sedangkan di Tarutung terbit Pardomuan Batak yang diasuh Fridolin Pangabean.
Meskipun berkala dan koran-koran tadi terbit dalam bahasa daerah, tetapi pada dapat disebutkan bahwa pada umumnya isinya sesuai dengan aliran zamannya yakni menyebarluaskan semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air dan bangsa Indoensia. Dalam bidang organisasi kewartawanan, juga dipelopori pers Belanda, dengan didirikannya Journalisten Vereeniging di Jakarta pada 1907. Ketuanya W. Wiggers (Taman Sarie), penulis  F.D.J. Pangemanan (Perniagaan), pembantu Gouw Peng Liang (Sinar Betawie). Sepak terjang organisasi gabungan ini kurang dikenal dan tidak hidup begitu lama. Yang lebih terkenal ialah de Nederlandse Journalistenkring yang rupa-rupanya merupakan cabang dari organisasi wartawan di Nederlan, sebab di belakang nama organisasi tadi ditambahkan kata-kata in Nederlands Indie (di Hindia Nederland). Organisasi kewartawanan yang anggotanya melulu wartawan Belanda ini mempunyai organ, De Journalist sampai datangnya Jepang. Kaum wartawan Tionghoa-Melayu sementara itu mempunyai organisasinya, Tjoe Piet Hwee diketuai Pek Pak Eng (1920). Organisasi ini tidak pernah berkembang dan mati dengan sendirinya.
Di Solo pada 1914 berdiri Inlandse Journalisten Bond diketuai Mas Marco (Sarotomo), sedangkan anggota-anggotanya ada yang pedagang, guru atau mantri kepatihan. Pada masa itu barangsiapa yang pernah menulis di suratkabar atau majalah, boleh menyebut dirinya jurnalia.
Dr. Tjipto Mangunkusumo pada tahun 1919 mendirikan Perkoempoelan Indiers Journalisten Bond dengan organnya Panggugah (Pembangun). Sebagai Sekretaris organisasi ditunjuk Heerlan Soetadi, dan keuangan H.M. Misbach.
Di Surabaya pada 1925 Raden Mas Bintarti mendirikan Sarekat Journalist Asia, yang dari namanya dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi anggotanya adalah wartawan Indonesia dan non-pri. Hal yang sama terjadi pula di Yogya, hanya namanya saja yang beda yaitu Perserikatan Journalist Asia dengan Mr. Soejoedi sebagai ketuanya. Sebagaimana halnya organisasi wartawan lainnya yang bersifat lokal, usia kedua organisasi tadi tidak terlalu panjang.
Yang mempunyai cabang dan yang agak panjang usianya ialah Perkoempoelan Kaoem Journalist atau PKJ yang didirikan di Semarang (1931). Ketuanya Saeroen (Siang Po); penulis Bakrie Soeraatmadja; (Sipatahoenan, Bandung), Koesoemodirdjo (Darmo Kondho, Solo), Soejitno (Sin Tit Po, Surabaya) dan Joenoes (Bahagia, Semarang). Sebagai wakil ketua terpilih Wignjadisastra (kantor berita HIPA, Jakarta) dan Parada Harahap (Bintang Timur, Jakarta).
Bertepatan dengan diadakannya Kongres Indonesia Raya ke-11 di Solo (1933), berhimpun pulalah sejumlah wartawan Indonesia dan bersepakat mendirikan Perdi (Persatuan Djurnalis Indonesia). Ketuanya Soetopo Wonobojo (Koemandang Rakjat, Solo), R.M. Soedarjo Tjokrosisworo (Midden Java Redacteur Soeara Oemoem). Penulis, R. Sjamsu Hadiwijoto (Adil, Solo), Sjamsuddin Sutan Makmur (Daya Upaya, Semarang), Bakri Soeraatmadja (Sipatahoenan, Bandung), Inu Perbatasari Mertokoesoemo (Oetoesan Indonesia, Yogya) dan Joenoes Dirk Syaranamoeal (Soeara Oemoem, Surabaya). Pada waktu berdirinya, Perdi mempunyai cabang-cabang di Solo, Yogya, Semarang, Surabaya, Jakarta dan Bandung.
Dalam sejarahnya, Perdi terus berdampingan dengan pergerakan rakyat yang waktu itu tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia), yaitu suatu federasi dari partai-partai politik nasional yang ada pada masa itu, dan dengan MIAI (Majelis Islam Ala Indonesia), federasi sejumlah ormas dan partai Islam.
Sejumlah kaum wartawan muslim di sekitar 1935-an di Medan, mendirikan Warmusi (Wartawan Muslimin Indonesia), dipelopori oleh Mohammad Yunan Nasution (Pedoman Masyarakat), Zainal Abidin Ahmad (Pandji Islam), dan di Jawa Soerono Wirohardjono (Adil, Solo), Wali al-Fatah dan Ghafar Ismail.
Sebagaimana halnya ormas dan perkumpulan lainnya, maka pada zaman Jepang baik Perdi maupun Warmusi menghentikan kegiatannya atau membubarkan diri.
Bahwasanya pers Indonesia sudah menyadari keperluan adanya sebuah kantor berita, terbukti telah dirintis oleh beberapa wartawan untuk mendirikan persbureau. Terlebih pula, setelah ternyata bahwa Aneta sangat tidak pernah memperhatikan apa yang terjadi di komunitas Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting, seperti Kongres Bahasa Indonesia, Kongres Perdi, Kongres PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda) dan lain-lainnya lagi, tidak pernah disiarkan Aneta.
Parada Harahap pernah berusaha mendirikan kantor berita Alpena (Algemeen Pers en Nieuws Agentschap) dengan cabangnya di Purwokerto. Kemudian A. Wignyadisastra, koresponden berbagai suratkabar, sekaligus menjadi pegawai Balai Pustaka, juga pernah mencoba mendirikan HIPA (Het Indonesische Pers Agentschap) di Jakarta. Di Medan oleh Muhammad Yunan Nasution juga pernah didirikan Persbureau Himalaya. Semuanya tidak tahan lama.
Bratanata di Cirebon pernah pula mengeluarkan buletin stensilan bernama Nicork (National Indonesische Correspondentie Kantoor), yang semula dimaksudkan sebagai persbureau. Tetapi dalam perkembangannya justru menjadi suratkabar dan bernama Nicork-Expres, kuat bertahan sampai Jepang datang.
Sekitar 1930-an, Mohammad Arif Lubis di Medan membangun Inpera (Indonesische Pers Agentschap). Di Ambon John Tupamahu mendirikan Maloekoe dengan menerbitkan buletin kantor berita.
Di Kalimantan pada tahun 1926 seorang putra Dayak, Housman Babou dan L.H. Rumdjain putra Minahasa mendirikan Borpena (Borneo Pers en Nieuws Agentschap); dalam tahun 1928 namanya diubah menjadi Kalpena (Kalimantan Pers en Nieuws Agentschap). Kantor berita ini bertahan sampai 1934 karena kalah bersaing dengan Aneta.
Sementara itu, sewaktu Soewardi Soerjaningrat dibuang ke Nederland, dia juga mencoba mendirikan kantor berita di sana, Indonesische Persbureau yang tujuan utamanya untuk lebih memperkenalkan nama Indonesia, dengan sendirinya kantor berita tadi menghentikan kegiatannya, setelah Soewardi kembali pulang ke Indonesia.
Yang langgeng hidupnya ialah Kantor Berita Antara, yang didirikan pada tahun 1937 oleh Mr. Sumanang, Albert Sipahutar, Adam Malik dan Pandoe Kartawiguna. Antara dalam sejarah ternyata timbul tenggelam dengan bangsa yang melahirkan, membesarkan dan yang memilikinya.
Antara pada masa penjajahan merupakan eksponen penting bagi perjuangan kemerdekaan. Sebagaimana halnya pers dan kaum wartawan Indonesia masa itu umumnya, terlebih dahulu nasionalis, baru kemudian wartawan. Pers Indonesia di masa penjajahan adalah pers perjuangan. (Soebagijo I.N Sumber: Abdullah Latief 1980 Pers di Indonesia di zaman pendudukan Jepang, “Karya Anda” Surabaya; Abdurrachman Surjomihardjo, Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia ldayu, Jakarta; Abdurrachman Surjomihardjo 1980: Beberapa Segi Perkembamgan Sejarah Pers di Indonesia. Deppen RI-Leknas LIPI; Departemen Penerangan : suratkabar Indonesia pada Tiga Zaman, tanpa tahun; Evert - Jan Hoogerwerf 1990 : Persgeschiedenis van Indonesia tot 1942. KITLV Uitgeverij, Leiden; Kwee Kek Beng 1948; Doea Poeloe Lima Tahon sebagai Wartawan. Kuo-Batavia; Leo Suryadinata 1981 Eminent Indonesian Chinese. Gunung Agung Singapore; Moerthiko 1978. Pelita Hidup. Sekretariat Empeh Wong Kam Fu, Semarang; Nio Joe Lan 1946. Dalem Tawanan Djepang. Lotus Co, Djakarta Kota; S.P.S. Djakarta. 1958 Sekilas Perdjuangan Suratkabar; Soebagijo IN. 1977: Sejarah Pers Indonesia, Dewan Pers; Soendoro : Djurnalistiek Seperempat Abad dalam Ragi Buana, Agustus 1970; Sumanang Mr. 1953. Buku Pelajaran pers dan Journalistik, Balai Pustaka Jakarta; Tio le Soei 1955  Lie Kim Hok, Good Luck Bandung; Tamar Djaja 1980. ROHANA KUDUS Srikandi Indonesia. Mutiara, Jakarta; L. Taufik Drs. 1977. Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia. PT. Triyinco; Wormser. Mr. C.W. Journalistiek op Java. Uitgeverij W. van Hoeve, Deventer, tanpa tahun; Wormser. Mr. C.W. Drie en Dertig Jaren op Java. Amsterdam; Surat-suratkabar Kompas, Sinar Harapan, Soerabaya Post, Kedaulatan Rakjat, Suara Merdeka)

Sumber : www.google.com

Read More …

Cara membuat lead dalam berita

Jika Anda sudah selesai meliput dan merasa senang dengan fakta serta data yang diperoleh, maka tinggal tugas berikutnya menuliskannya dengan jelas. Prinsip utama dalam membuat berita adalah clarity dan concise. Jelas, lugas dan lengkap. Secara teoritis memang mudah dikatakan namun dalam praktek membutuhkan pengalaman dan sedikit keahlian.
Lead berita adalah jendela untuk melihat isi berita. Dengan membaca paragraf pertama yang sering disebut lead ini makan pembaca diajak untuk memahami isi berita ini. Dengan penjelasan singkat di paragraf pertama atau lead berita itu penulisnya berusaha mengajak pembaca memasuki tubuh berita.
Lead bagaikan hidangan pembuka yang akan mengajak pembaca menikmati kunyahan makanan dalam tubuh berita. Jika lead itu terasa lezat, penuh informasi dan jelas maka pembaca ingin melihat lebih lengkap dalam tubuh berita. Inilah tantangan utama jurnalis membuat lead yang menyajikan berita secara komprehensif.
Prinsip lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesempatan pembaca yang serba ringkas. Pembaca surat kabar atau majalah, tentu mengharapkan dalam satu paragraf bisa dipahami inti dari ceritanya. Pembaca tidak hanya membaca satu atau dua berita di sebuah media cetak, tetapi mungkin lebih dari sepuluh berita. Dengan cara membaca cepat maka terdapat informasi yang segera bisa diraup. Disinilah juga lead harus memainkan peran penting untuk “meringankan” beban pembaca sehingga lead merupakan sebuah sajian yang mengalir.
Sesudah memahami prinsip dasar dalam menyajikan lead yang segar dan mengalir, maka penulis berita harus mulai menyusun fakta-fakta yang sudah didapat dilapangan. Prinsip 5W + 1 H tetap dipegang tetapi tidak secara kaku. Tidak selalu urutan what, when, who, where, why dan how harus dipegang secara pasti.
Jurnalis yang sudah sering meliput berita akan mengetahui kapan what dan kapan who menjadi kalimat pertama dalam lead regantung pada suatu kejadian tesebut.
Dalam insiden jatuhnya pesawat Adam Air di Sulawesi Barat, maka kalimat pertama yang perlu disimpan adalah mengenai who dan when. Berapa korban yang jatuh dalam musibah itu menjadi sangat penting karena menyangkut jiwa manusia sampai sekitar 200 orang. Ini bukan jumlah yang sedikit.
Ketika pesawat Adam Air retak badan pesawatnya di bandara Juanda, Surabaya, maka unsur who menjadi lebih turun karena yang menjadi perhatian adalah what – yakni pesawat retak dan ekornya patah – namun tidak jatuh korban jiwa.
Karena berita akan berjalan terus maka urutan why dan how mungkin akan turun di belakang hari. Setelah black box pesawat Garuda yang jatuh di Yogyakarta diperiksa di Amerika Serikat, maka kalimat pertama mungkin akan cocok menempatkan why sebagai pembukanya.
Demikian juga dengan berita “hardnews” lainnya maka teknik membuat lead yang tepat merupakan salah satu rumus mengapa media satu lebih unggul dari media lainnya. Jika penulis berita sendiri tidak mengerti lead yang ditulisnya, jangan harap pembaca akan lebih mengerti. Jadi lead harus dimengeri wartawan lebih dahulu sehingga pembaca merasa tidak menjadi beban melahap berita-berita baru setiap hari.
Sumber google

Read More …

PENGERTIAN PERS


A. Istilah pers berasal dari kata persen bahasa Belanda atau press bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.
B. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pers berarti: 1) alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, 2) alat untuk menjepit atau memadatkan, 3) surat kabar dan majalah yang berisi berita, 4) orang yang bekerja di bidang persurat kabaran.
C. Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
II. FUNGSI PERS
Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, disebutkan dalam pasal 3 fungsi pers adalah sebagai berikut :
A. Sebagai Media Informasi, ialah perrs itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi  kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.
B. Fungsi Pendidikan, ialah pers itu sebagi sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.
C. Fungsi Menghibur, ialah pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.
D. Fungsi Kontrol Sosial, terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
1. Social particiption yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan.
2. Socila responsibility yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.
3. Socila support yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah.
4. Social Control yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah.
E. Sebagai Lembaga Ekonomi, yaitu pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers dapat memamfaatkan keadaan disekiktarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.
III. PERANAN PERS
Menurut pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, perana pers adal;ah sebagai berikut :
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menhormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan,kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
IV. PERKEMBANGAN PERS DI INDONMESIA
A. Di Masa Penjajahan Belanda dan Jepang
Penjajah Belanda sangat mengetahui pengaruh surat kabar terhadap masyarakat indonesia, karena itu mereka memandang perlu membuat UU untuk membendung pengaruh pers Indonesia karena merupakan momok yang harus diperangi.  Menuru Suruhum pemerintah mengeluarkan selain KUHP tetapi belanda mengeluarkan  atruan yang bernama Persbreidel Ordonantie, yang memberikan hak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar atau majalah Indonesia yang dianggap berbahaya.  Kemudian belanda juga mengeluarkan Peraturan yang bernama Haatzai Artekelen, yautu berisi pasal-pasal yang mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda, serta terhadap sesutu atau sejumlah kelompok penduduk Hindia Belanda.
Demikian halnya pada pendudukan Jepang yang totaliter dan pasistis, dimana orang-orang surat kabar (pers) Indonesia banyak yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya melainkan dengan jalan lain seperti organisasi keagamaan , pendidikan, politik.  Hal ini menunjukkan bahwa di masa Jepang pers Indonesia tertekan.
Walaupun pers tertekan dimasa Jepang namun ada beberapa keuntungan antara lain :
1. Pengalaman yang diperoleh  para karyawan pers indonesia bertambah.  Terutama dalam penggunaan alat cetak yang canggih ketimbang Zaman belanda.
2. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas.
3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikanoleh sumber-sumber resmi Jepang.
B. Di Masa Orde Lama
Pers di masa demokrasi liberal (1949-1959) landasan kemerdekaan pers adalah konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, yaitu Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.  Isi pasal ini kemudian dicantumkan dalam UUD Sementara 1950.  Awl pembatasan pers adalah efek samping dari keluhan wartawan terhadap pers Belanda dan Cina, namun pemerintah tidak membatasi pembreidelan pers asing saja tetapi terhadap pers nasional.
Pers di masa demokrasi terpimpin (1956-1966), tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung yaitu pembreidelan terhadap harian Surat Kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia dan Sin Po di Jakarta.  Upaya untuk pembatasan kebebasan pers tercermin  dari pidato Menteri Muda penerangan RI yaitu Maladi yang menyatakan …..Hak kebebasan individu disesuaikan denga hak kolektif seluruh bangsadalam melaksanakan kedaulatan rakyat.  Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang dijamin UUD 1945 harus ada batasnya yaitu keamanan negara, kepentingan bangsa, moraldan kepribadian indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan YME.
C. PERS DI MASA ORDE BARU
Pada awal kepemimpinan orde baru menyatakan bahwa membuang jauh praktik demokrasi terpimpin diganti dengan demokrasi Pansasila, hal ini mendapat sambutan positif dari semua tokoh dan kalangan, sehingga lahirlah istilah pers Pancasila.  Menurut sidang pleno ke 25 Dewan Pers bahwa Pers Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.  Hakekat pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat, dan kontrol sosial yang konstruktif.
Masa kebebasan ini berlangsung selama delapan tahun disebabkan terjadinya pristiwa malari (Lima Belas Januari 1974) sehingga pers kembali seperti zaman orde lama.  Dengan peristiwa malari beberapa surat kabar dilarang terbit termasuk Kompas.  Pers pasca peristiwa malari cenderung pers yang mewakili kepentingan penguasa, pemerintah atau negara.  Pers tidak pernah melakukan kontrol sosial disaat itu.  Pemerintah orde baru menganggap bahwa pers adalah institusi politik yang harus diatur dan dikontrol sebagaimana organisasi masa dan partai politik.
D. PERS DI ERA REFORMASI
Kalngan pers kembali bernafas lega karena pmerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam UU Pers tersebut dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai Hak azasi warga negara (pasal 4) dan terhadap persnasioal tidak lagi diadakan penyensoran, pembreidelan, dan pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2).  Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi, kecuali hak tolak gugur apabila demimkepentingan dan ketertiban umum, keselamatan negara yang dinyatakan oleh pengadilan.
V. PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB SESUAI KODE ETIK JURNALISTIK
A. Landasan Hukum Pers Indonesia
1. Pasal 28 UUD 1945, berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Pasal28 F UUD 1945, berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 20 dan 21 yang bebunyi :
-Pasal 20 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.
-Pasal 21 : Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
4. UU N0. 39 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 :
-Ayat 1 yaitu Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya.
-Ayat 2 yaitu Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
5. UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 :
-Pasal 2 berbunyi Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
-pasal 4 ayat 1 berbunyi Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warganegara.
B. DEWAN PERS
Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers pada pasal 15 ayat 1 menyatakan Dewan Pers yang independen dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.  Fungsi-fungsi dewan pers adalah :
1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2. Melaksanakan pengkajian untuk pengembangan pers.
3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
7. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyususn peraturan  di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
8. Mendata perusahaan pers (Pasal 15 ayat 2).
C.  ANGGOTA DEWAN PERS
Keangotaan dewan pers terdiri dari :
1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan
2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh orhganisasi perusahaan pers.
3. Tokoh masyarakat, ahli bidang pers atau komunikasi  dan bidang lainnya yang dipilih oleh arganisasi perusahaan  pers;
4. ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggoata.
5. Keanggotaan dewan pers ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Masa Jabatan anggota tiga tahun dan dapat dilpilih kembali untuk satu periode.
D. LANDASAN PERS NASIONAL :
1. Landasan idiil adalah Falsafah Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. Landasan Konstitusi adalah UUD 1945
3. Landasan Yuridis adalah UU Pokok Pers yaitu UU No. 40 tahun 1999.
4. Landasan Profesional adalah Kode Etik Jurnalistik
6. Landasan Etis adalah tata nilai yang berlaku di masyarakat.
VI. KEBEBASAN PERS
Kebebasan pers di Indonesia merupakan hal yang baru  sehingga rawan gangguan.  Secara umum ada  dua macam gangguan :
1. Pengendalian kebebasan pers yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers.
2. Penyalahgunaan kebebasan pers yaitu insan pers memamfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan Jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya.  Oleh karena itu tantangan terberat bagi wartwan adalah kebebasan pers itu sendiri.
Ad 1 Pengendalian Kebebasan Pers : ada 4 faktor ayng menyebabkan terjadinya pengendalian kebebasan pers, yaitu :
a. Distorsi peraturan perundang-undangan, contoh dalam UUD 1945 pasal 28 sudah sangat jelas menjamin kebebasan pers, tidak ada sensor, tidak ada breidel, setiap warganegar dapat malakukan perusahaan pers (UU No. 11 tahun 1966).  Namun muncul UU No. 21 tahun 1982 tentang pokok pers.  Di dalamnya mengatur tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) serta menteri penerangan dapat membatalkan SIUPP walaupun tidak menggunakan istilah breidel.
b. Perilaku Aparat, yaitu perilaku aparat dengan cara menelpon redaktur, mengirimkan teguran tertulis ke redaksi media massa, membreidel surat kabar dan majalah, kekerasan fisik pada wartawan, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh wartawan.
c. Pengadilan Massa, Ketidak puasan atau merasa dirugikan atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa dengan menghukum menurut caranya sendiri, menteror, penculikan pengrusakan kantor media massa, dll.
d. Perilaku pers sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, karena iming-iming keuntungan yang lebih besar.
Ad.2. Penyalahgunaan Kebebasan Pers, seperti penyajian berita atau informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias, sensasional, tendensius, menghina, memfitnah, menyebarkan kebohongan, fornografi, menyebarkan permusuhan, mengeksploitasi kekerasan, dll.
VII. TEORI-TEORI TENTANG PERS
1.Teori pers otoritarian : Teori ini menganggap Negara sebagai ekspresi tertinggi dari pada kelompok manusia, yang   mengungguli masyarakat dan individu. Negara adalah hal yang sangat penting yang dapat membuat manusia menjadi manusia seutuhnya anpa Negara manusia menjadi primitif tidak mencapai tujuan hidupnya.  Oleh karena itu pers adalat alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada rakyat.
Prinsip-prinsipnya :
a. Media selamanya tunduk pada penguasa
b. Sensor dibenarkan         tak dapat diterima.
c. Kecaman terhadap penguasa dan penympangannya kebijakannya                    d. Wartawan tidak memiliki kebebasannya
2. Teori Pers Libertarian : Teori menganggab bahwa pers merupakan sarana   penyalur hati nurani rakyat untuk  mengawasi dan menetukan sikap terhadap kebijakan pemerintah.  Pers berhadapan dengan pemerintah Pers bukanlah alat kekuasaan pemerintah. Teori ini menganggab sensor sebagai hal yang Inkonstitusional.
Tugas-tugasnya :
a. Melayani kebutuhan ekonomi (iklan)
b. Melayani kehidupan politik
c. Mencari keuntungan (kelangsungan hidupnya)
d. Menjaga hak warga Negara (control social)
e. Memberi hiburan.
Ciri-cirinya :
a. Publikasi bebas dari penyensoran
b.Tidak memerlukan ijin penerbitan, pendistribusian
c. Kecaman terhadap pejabat, partai politik tidak dipidana
d.Tidak adak kewajiban untuk mempublikasikan segala hal           .                                                e. Publikasi kesalahan dilindungi sama dengan publikasi kebenaran sepanjang     menyangkut opini dan keyakinan.
f.  Tidak ada batas hukum dalam mencari berita
g.  Wartawan mempunyai otonomi professional.
3. Pers Tanggung Jawab Sosial, mengemukakan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers sebab kemerdekaan pers itu harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat.
4. Teori Pers komunis, menyatakan pers adalah alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara sehingga pers itu tunduk kepada negara.  Ciri-ciri pers Komunis adalah :
a. Media dibawah kendali kelas pekerja karena pers melayani kelas tersebut.
b. Media tidak dimiliki secara pribadi.
c. Masyarakat berhak melakukan sensor.
VIII. KODE ETIK JURNALISTIK
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalisti:
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran :
  1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
  2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
  3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
  4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Penafsiran:
Cara-cara yang profesional adalah:
a.      menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b.     menghormati hak privasi;
c.      tidak menyuap;
  1. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
  2. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
  3. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
  4. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Penafsiran
  1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
  2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
  3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
  4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Penafsiran
  1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
  2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
  3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
  4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
  5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Penafsiran
  1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
  2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Penafsiran
  1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
  2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
Penafsiran
  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Penafsiran
  1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
  2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran
  1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
  2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Penafsiran
  1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
  2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Penafsiran
  1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
  3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers
Sumber google

Read More …

Search

Memuat...

Choose Your Languages

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : SHARE

News

Loading...